uu apotek. Nuridadwi PR. uu apotek

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek dioperasikan oleh seorang pekerja farmasi yang disebut apoteker. tugas uu farmasi c3. 36 /2009 tentang kesehatan , tidak dapat dikenakan kepada Apoteker yang sedang praktik peracikan, karena meracik dan pelayanan obat dan sediaan farmasi adalah kewenangan dari apoteker yg sedang menjalankan praktik di Apotek. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 5/621. "Apoteker A menjadi penanggungjawab apotek B yang sekaligus sebagai PSA. 2. UU No 36 th 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No 889 th 2011. UU nomor 3 tersebut kemudian diikuti keluarnya UU nomor 4 tahun 1953 tentang Apotek Darurat yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. Farm Undang Undang Mengenai Industri Farmasi Industri Farmasi (Kepmenkes No. Si. 40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. Mhs mampu menerapkan Muatan / Materi Perat Per-UU-an Perat. -. PENDAHULUAN . alfina darmayanti. 2. PER UU APOTEK. Definisi Apotek Rakyat. Pasal 47. Surat Edaran BPOM : Kualifikasi Pemasok Bahan Obat July 18, 2023; Pedoman Pelaksanaan dari Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek UU No. Publik, kesehatan termasuk dalam. pdf. Tentang StandarPelayanan Kefarmasian di Apotek, Jurnal Para Pemikir, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. Tuliskan judul dan pasal/ayat Per-UU-an / butir Pedoman Disiplin Apoteker / butir Kode Etik Apoteker serta identifikasi mengapa disebut pelanggaran 5. pdf. PP No. Apoteker, atau Surat Izin Praktik Apoteker, atau Surat Izin Kerja Apoteker; dan/atau 3. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Pemilik Apotek (Pemilik Sarana Apotek). Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dapat. Pasal 1 ayat [4] UU No. -Peraturan Tentang Apotek Dan Klinik-Peraturan Tentang Apotek UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes No 9 Tahun 2017 tentang Apotek Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek PBPOM No 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang. 44 Th 2009 ttg Rumah Sakit 4. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK. 1/56. UU No 7 Th 1963 tentang Farmasi (LN Th 1963 No. 42 tahun 1999, TLN No. pendirian apotek terlebih dahulu mengurus perizinan usaha terintegrasi yang dilakukan secara elektronik melalui OSS (Online Single Submission). Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Toko Obat oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada Kepala instansi penerbit izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 tahun 1963 tentang Farmasi (LN tahun 1963 No. Pengelolaan persediaan obat-obatan di apotek meliputi beberapa tahapan diantaranya perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan,. 000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun. Latar Belakang. Apoteker H. Pasal 21 (1) Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. PP 51-2009 Pekerjaan Kefarmasian. 336/E/SE/1997 disebutkan : Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 2 UU No. Pelayanan kefarmasian di apotek. pptx. Melihat perkembangan ini,. Beda Apotek dan Toko Obat. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ana Cahyadi. Permenkes 30-2014 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Apotek perlu melakukan evaluasi mutu/kualitas untuk menilai kualitas apotek saat ini serta melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas apotek. 4012144. Ukuran Dokumen 275. Praktek distribusi obat oleh apotek berupa penyerahan obat keras. Permenkes 35-2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Ulfah. pusat kesehatan masyarakat; d. 20032006_Kel. 4. Kontrak Kuliah UU Etika Kefarmasian 18191. 2009 No. Obat wajib apotek ada 3 golongan. Hal ini dilindungi dengan: 1. PER UU APOTEK. dsd. Shin Yosugara. Makalah Pbf Kel. 5 tahun 1997. 12/PUU-VIII/2010 dan PP 51 pasal 1 ayat 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa TTK pada prinsipnya TIDAK BERWENANG melakukan praktik kefarmasian sebelum mendapatkan limpahan kewenangan dari seorang apoteker. Struktur Organisasi Apotek Apotek 1. - 6 - 23. 5 tahun 1997 UU no. Sesuai dengan Keputusan Panitia, maka pelaksanaan kegiatan. 15 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 23 November 2020 Diperbarui Senin, 23 November 2020 Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan […]PER UU APOTEK. Baca : Surat Terbuka untuk Presiden Terkait UU Ciptaker, RUU Kefarmasian, dan PMK No 3/2020 dari Apoteker Indonesia Dijelaskan pula tata cara memperoleh SIA dan juga perubahan SIA. Definisi Apotek. Berlaku untuk apotek yang termasuk kategori UMKM (usaha mikro, kecil, menengah). c. 11. 5/621. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat. ID : 5 HLM. uu ri no. [7] Jika pelaku usaha melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau. PER UU APOTEK. Jl. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. Buku undang-undang kesehatan : Permenkes No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 87 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Kamis, 20 Mei 2021 Diperbarui Kamis, 20 Mei 2021 Permenkes 2-2021 Penetapan dan Perubahan […]40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. 14 halaman. a. 6. Surat Izin Kerja Apoteker (“SIKA) adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran. Apoteker A memiliki sebuah apotek bernama apotek MD dan bekerja sebagai APJ (Apoteker Penanggung Jawab) disebuah apotek tersebut yang sekaligus bertindak sebagai PSA. Si. 3. 36 tahun 2009 tahun 197. Diunggah oleh selvinia. A. 21. Uu Apotek Panel Makalah. Daftar isi: Jenis obat wajib, Download. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik T. pp no. Pasal. PP No. Program Rujuk Balik yang selanjutnya disingkat PRB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis yang sudah dalamkondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang Pelayanan apotek A. BAB I: Kewajiban umum. pp no 72. Ni Nyoman Mira Mentari. 3 tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek, sebelum adanya peraturan ini maka pembukaan apotek boleh dilakukan dimana saja dan tanpa ijin pemerintah 2) UU No. U. 483. Apoteker di Industri Kosmetika Golongan A memproduksi krim pemutih mengandung hidrokuinon 11. Judul Asli. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang apotek. Laporan Resmi Kimia Farmasi Alkaloid Xantin. PP No. Permenkes 35-2014 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. 116 13 Pelabelan Perbekalan Farmasi. 2 Tugas dan Fungsi Apotek Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes atau PMK) nomor 3 Tahun 2020 terkait klasifikasi dan perizinan rumah sakit telah dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI pada pada 14 Januari 2020. ” Selanjutnya berdasarkan Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa,. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Drug Management Cycle Di Pbf Angkatan 4. Ayu Candra Widnyani. 10. 922 tahun 1993, Kepmenkes No. PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI DI FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya dalam hal: a. Rsm Wrdani. berkaitan dengan peraturan ini. (1) Penyerahan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk. PSA apotek "Sehat Murah" memecat apoteker Y karena apoteker Y tidak mau melayani permintaan pembelian obat untuk dispensing dokter, bidan dan Mantri. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. ASPEK DEFINISI. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26. Pemilihan lokasi ini sangat penting dalam bisnis apotek dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Obat ini dapat dibeli secara bebas dan harus dikonsumsi sesuai dosis. Definisi Apotek Rakyat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek ditetapkan Menkes Nila Farid Moeloek di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016. Rekomendasi ISFI. 117143 CHRISTINA SRI TANJUNG SUDEWI. 22 thn 1999 pem. Tugas dan Tanggung Jawab Apoteker. DAERAH 4. BAB II Fater. ; Bidang administrasi,. DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. 40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. Jalan Percetakan Negara Nomor 23. PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. H. Bagian Ketiga Penyimpanan. PP Farmasi. Permenkes Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 2. 5AH-B- Kelompok 4 - IOT,IEBA, UKOT, & UMOT. 01. UU nomor 3 tersebut kemudian diikuti keluarnya UU nomor 4 tahun 1953 tentang Apotek Darurat yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. 36 Th 2009 ttg Kesehatan 5. yang. Terkait soal kelalaian dalam memberikan obat, sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1 huruf a UU Perlindungan. Sirup Mylanta adalah obat dengan kandungan Aluminium hidroksida kering, Magnesium Hidroksida, dan Simetikon. 000. 922 tahun 1993, Kepmenkes No. Pendirian Apotek Peraturan Terdahulu ttg Pembukaan Apotek 1) UU No. 3. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya. Pertama : Peraturan Organisasi Tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker Di. UU Narkotika No. Lampiran mengenai jenis. PER UU APOTEK. WB Kelompok 3 APOTEK PANEL Apotek Panel Salah satu cara cepat untuk meningkatkan omzet apotek dengan menjadikan apotek sebagai miniatur PBF. Uu Apotek Panel Makalah. 5 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (3). Random. Peraturan Menteri Kesehatan RI. 10. Peraturan. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. .